Pemerintahan Jokowi-JK sudah berlangsung selama hampir setengah tahun. Banyak pihak yang menyatakan kecewa atas kerja dari Kabinet Kerja Jokowi-JK yang kurang tanggap terhadap kepentingan rakyat. Sebab berbagai kebijakan Jokowi-JK yang dinilai kurang bisa menangani polemik di Indonesia saat ini seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak stabil, naiknya harga kebutuhan pokok, nilai mata uang rupiah mencapai Rp 13.000/dolar, dan kekacauan politik serta hukum Indonesia. Kini janji-janji yang pernah diberikan Jokowi-JK dituntut oleh rakyat. Berbagai lapisan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mulai menyuarakan pendapatnya melalui demo ataupun aksi, bahkan mahasiswa pun ikut menyampaikan tuntutan atas 9 janji yang diberikan Jokowi-JK agar secepatnya ditepati.
Tuntutan Mahasiswa
Senin (23/3), Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) D.I Yogyakarta melakukan aksi di gedung DPRD Yogyakarta pukul 15.00 WIB dilanjutkan long march ke 0 Km. Aksi ini dinamakan “Jogja Menggugat”. “Aksi ini bentuk dari kepedulian mahasiswa terhadap kodisi masyarakat dan kita juga menuntut kesejahteraan masyarakat” ujar Halim Syafar yang merupakan Menteri Aksi Propaganda BEM KM UGM.
Aksi BEM SI di depan gedung DPRD (23/3).
Mahasiswa yang ikut aksi tetap bersemangat walaupun kondisi awal hujan. Aksi ini melibatkan 5 universitas yaitu UGM, UNY, UMY, AMIKOM, dan INSTIPER. Saat aksi di DPRD, pihak DPRD yang bersangkutan Arif Nur Hartanto sebagai Ketua DPRD kurang menanggapi secara baik atas tuntutan yang diberikan oleh Aliansi BEM SI Yogyakarta tersebut. “Dari pihak DPRD kurang respect atas tuntutan kami. Beliau beralasan harus segera pergi karena ada urusan lain” ujar Arsyadi Ahmad yang merupakan anggota PSDM BEM KM UGM.
Lima tuntutan tersebut ada dalam Surat Keputusan Aliansi BEM SI D.I Yogyakarta No. 01 Tahun 2015. Pertama, menolak kenaikan harga bahan pokok dan menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan perekonomian nasional. Kedua, menolak segala bentuk politisasi hukum dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga, menuntut Presiden Jokowi untuk mengakuisisi aset negara yang dikelola oleh pihak asing. Keempat, menolak liberalisasi harga minyak dan gas (migas) oleh pemerintah. Kelima, menuntut pemerintah untuk tidak merusak simbol demokrasi Indonesia.
Satria Putra selaku Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, mengatakan bahwa direzim Jokowi juga ada permasalahan serius dalam masalah hukum dan demokrasi, “Pada akhirnya negara datang ke rakyat bukan untuk memberi kebermanfaatan atau memberi keamanan, akan tetapi negara malah menyiksa rakyatnya”. BEM KM UGM sendiri akan mencoba merancang gerakan mahasiswa yang turun langsung kemasyarkat, menolong mereka secara riil.
Satria juga mengatakan bahwa saat ini terjadi keresahan di pihak mahasiswa, banyak dari mahasiswa yang tidak puas hanya mendapatkan ilmu di kelas, pada akhirnya banyak dari mereka mencari pengalaman untuk dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan bergabung dalam lembaga kemahasiswaan. Sebagai mahasiswa kita memang harus bersikap untuk membuat sebuah perubahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
Aksi BEM SI di tangah perempatan Titik KM 0 Yogyakarta (23/3), cukup membuat lalu lintas tersendat.
Aksi ini diakhiri dengan orasi beberapa ketua BEM dari masing-masing universitas. Rencananya aksi ini akan terus dilakukan di setiap daerah dan akan merangkul lebih banyak mahasiswa dari berbagai universitas. (ls/laf/as/ns)